JAMBI – Dalam waktu kurang dari 2×24 jam, dinamika di Bank 9 Jambi berubah drastis. Dari panggung apresiasi DPR RI, bergeser menjadi sorotan publik akibat gangguan layanan dan polemik penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
*Babak Pertama: CSR Dipertanyakan*
Kontroversi bermula dari dugaan penggunaan dana CSR untuk mendukung pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan esensi tanggung jawab sosial perusahaan yang semestinya menyasar kepentingan publik luas.
Prinsip tata kelola dan transparansi berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga muncul dorongan agar dilakukan audit independen untuk memastikan penggunaan dana sosial sesuai mandat regulasi.
*Babak Kedua: Apresiasi DPR RI*
Di tengah polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasi terhadap kondisi Bank 9 Jambi.
Dalam kunjungan kerja di Gedung Mahligai 9, ia menyebut secara umum bank masih dalam kategori sehat. Modal inti bahkan telah melampaui Rp3 triliun melalui skema KUB bersama Bank Jabar Banten.
Secara angka, kinerja terlihat stabil. Pembiayaan UMKM dan penyaluran KUR menunjukkan pertumbuhan positif.
*Babak Ketiga: Layanan Lumpuh dan Kepanikan*
Namun belum genap 2×24 jam, badai datang.
Pesan berantai pada 22 Februari 2026 menyebut saldo nasabah berkurang hingga puluhan juta rupiah. Di saat bersamaan, layanan mobile banking dilaporkan tidak dapat diakses.
Nasabah di Kota Jambi, Sarolangun hingga Kuala Tungkal mendatangi kantor cabang untuk memastikan saldo mereka. Manajemen membenarkan adanya gangguan sistem dan menyatakan tengah melakukan maintenance serta pengamanan menyeluruh. Dana nasabah disebut tetap aman dan dijamin sesuai ketentuan, termasuk perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
*Aktivis Desak Direktur Utama Mundur*
Di tengah situasi yang memanas, aktivis Jambi, Ego Salman, secara terbuka meminta Direktur Utama Bank 9 Jambi mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional.
Ia menilai rangkaian persoalan — mulai dari polemik CSR hingga gangguan layanan digital — mencerminkan lemahnya manajemen risiko dan komunikasi krisis di level tertinggi.
“Kalau bank daerah ingin menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat, harus ada tanggung jawab jelas di pucuk pimpinan. Ini soal integritas dan kepemimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah mundur Direktur Utama dapat menjadi pintu masuk evaluasi total terhadap tata kelola dan arah kebijakan perusahaan.
*Ujian Besar Kepercayaan Publik*
Secara permodalan, Bank 9 Jambi dinilai sehat. Namun dalam industri keuangan, stabilitas angka tidak selalu sejalan dengan stabilitas kepercayaan.
Drama 2×24 jam ini menjadi ujian besar bagi manajemen: memulihkan sistem mungkin bisa dilakukan dalam hitungan jam, tetapi memulihkan kepercayaan publik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang tegas.
Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada gangguan layanan — tetapi pada arah masa depan kepemimpinan Bank 9 Jambi itu sendiri.
Discussion about this post